Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)

HOME

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap aktivitas, transaksi ataupun proyek serta pelaksanaan hubungan dengan rekan bisnis dan pelaksanaan penetapan terhadap personel yang akan dipekerjakan, ditempatkan dan ditugaskan termasuk tidak terbatas pada kegiatan lainnya  untuk mendukung keberlangsungan usaha Perseroan (sustainability).

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) merupakan salah satu sistem yang diterapkan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan salah satu tujuannya agar Pemegang Saham/Shareholders dan para Pemangku Kepentingan/Stakeholders dapat ikut serta dalam pengendalian pengelolaan Perseroan secara langsung, dalam bentuk memberikan laporan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan kegiatan/kerja PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Pelaporan pelanggaran mendapat perhatian serius oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan penanganan yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan perusahaan, etika dan nilai-nilai Perseroan.

 

PENYAMPAIAN PELAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Penyampaian pelaporan baik dari pihak eksternal (masyarakat) dan internal (karyawan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang melaporkan adanya suatu aktivitas fraud atau pelanggaran terhadap peraturan dan berbagai praktik penyimpangan dapat menyampaikan kepada sejumlah media komunikasi yang secara khusus diperuntukkan Whistleblowing System yakni sebagai berikut :

Email : wbs@jakpro.co.id

Surat kepada Divisi Internal Audit PT Jakarta Propertindo (Perseroda) up Tim WBS PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan alamat Gedung Thamrin City. Lantai 1, Lobby Timur Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta 10340.

 

Penyampaian laporan wajib memberikan informasi berupa bukti, atau dugaan secara jelas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi unsur-unsur (4W+1H) sebagai berikut;

What : Apa dugaan pelanggaran yang diketahui?

Where : Di mana perbuatan pelanggaran dilakukan?

When : Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan dugaan pelanggaran tersebut?

How : Bagaimana perbuatan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan?

 

KATEGORI PELANGGARAN

Kategori pelaporan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti adalah pelanggaran yang merugikan perusahaan yang penanganan pelanggarannya tetap mengacu pada Peraturan Perusahaan, yaitu:

Korupsi

Kolusi

Nepotisme

Gratifikasi

Mark Up

Suap

Pencucian Uang

Penggelapan

Pemerasan

Benturan Kepentingan

Pelanggaran lainnya (pelanggaran peraturan perusahaan, pelanggaran etika dan pelanggaran lain)

 

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KERAHASIAAN KEPADA PELAPOR

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan pelapor atas pelaporan pelanggaran yang diadukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perseroan menjamin bahwa dalam memproses setiap Pelaporan dan Pengaduan senantiasa mengedepankan kerahasiaan dan asas praduga tak bersalah;

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, dan memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama dan sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan/dilaporkan;

Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Perseroan dalam melaksanakan validasi, verifikasi dan investigasi maupun pihak – pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan fakta penyimpangan;

Khusus Pelapor yang merupakan pihak Internal (karyawan Perseroan) yang memberikan identitasnya, Perseroan memberikan perlindungan dari hal-hal sebagai berikut:

Pemecatan yang tidak sesuai ketentuan atau diskriminatif;

Penurunan Jabatan;

Catatan yang merugikan pribadi Pelapor;

Perbuatan diskriminasi dalam pengembangan karir di Perseroan.

Penghentian Perlindungan Pelapor dapat dilakukan apabila:

Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor ternyata terbukti palsu, fitnah, bersifat mengada-ada atau tidak beritikad baik.

Pemintaan penghentian perlindungan dari Pelapor.